Ponorogo, 12 Mei 2025 — Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sekaligus menjadi pengirim jamaah haji terbanyak setiap tahunnya. Pada musim haji 1446 H/2025 M, Indonesia mendapatkan kuota sebesar 221.000 jamaah haji reguler. Kloter pertama diberangkatkan pada Jumat, 2 Mei 2025, dari Embarkasi Haji Jakarta (JKG-01) menuju Madinah, dan hingga 12 Mei 2025, sebanyak 158 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.
Tahun ini menjadi momen penting dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Tahun 2025 adalah tahun terakhir Kemenag secara penuh menyelenggarakan ibadah haji sebelum estafet kewenangan diserahkan kepada Badan Haji, lembaga baru yang akan mengambil alih seluruh manajemen dan operasional penyelenggaraan haji mulai tahun 2026. Meski dalam masa transisi, Kemenag melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) tetap berkolaborasi erat dengan Badan Haji untuk memastikan proses transisi berjalan mulus tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
Menanggapi hal ini, Rektor IAIN Ponorogo, Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Menteri Agama, Prof. KH. Nasaruddin Umar, atas peluncuran Manifesto Suci Haji 2025 sebagai cetak biru transformasi pelayanan haji. Menurutnya, manifesto ini bukan hanya menjadi inovasi administratif, tetapi juga merupakan komitmen moral dan spiritual untuk menjaga kesucian ibadah haji.
“Manifesto Suci ini adalah langkah strategis dan revolusioner. Ia menunjukkan bahwa pelayanan haji harus dijalankan secara profesional, bersih, dan amanah, sesuai dengan nilai-nilai suci ibadah itu sendiri. Ini bukan sekadar urusan birokrasi, tetapi menyangkut tanggung jawab moral umat,” ujar Prof. Evi.
Diperkenalkan pertama kali oleh Menag dalam BPKH Annual Meeting and Banking Award 2024 di Jakarta, 13 Desember 2024, Manifesto Suci menekankan pentingnya penyelenggaraan haji yang bersih dari penyimpangan dan korupsi. Menag dengan tegas menyatakan, “Kami akan tegas, jangan sampai ada penyimpangan. Penyelenggaraan haji harus bersih dan suci, karena ini adalah urusan suci.”
Salah satu poin penting dari manifesto ini adalah transparansi biaya haji. Pemerintah berhasil menekan biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jamaah menjadi sekitar Rp55 juta, jauh lebih rendah dari real cost penyelenggaraan haji yang mencapai lebih dari Rp90 juta. Selisih biaya tersebut ditutup melalui pemanfaatan nilai manfaat dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara transparan dan bertanggung jawab. Ini menjadi bukti nyata keberpihakan negara kepada umat.
Selain itu, Manifesto Suci Haji 2025 juga menghadirkan terobosan besar di bidang digitalisasi layanan. Salah satunya melalui sistem Munaqosah (Manajemen Unit Layanan Akomodasi Asrama Haji) yang memungkinkan jamaah mengetahui lokasi gedung, lantai, dan nomor kamar penginapan mereka sejak H-2 keberangkatan, hanya dengan memindai QR code melalui platform digital seperti asramahaji.com. Inovasi ini dinilai sangat membantu dalam mengurai kepadatan, menghindari kekacauan logistik, serta meningkatkan kenyamanan jamaah saat proses keberangkatan.
Digitalisasi ini bukan hanya efisien, tapi juga menciptakan akurasi tinggi dalam distribusi layanan. Petugas haji kini dapat bekerja berdasarkan data riil yang terintegrasi, sehingga minim kesalahan penempatan kamar dan pelayanan. Ini adalah langkah konkret menuju pelayanan yang profesional, akuntabel, dan humanis.
Prof. Evi menyampaikan bahwa IAIN Ponorogo siap mendukung langkah-langkah transformatif ini, baik dalam kapasitas akademik maupun kemitraan strategis. “Sebagai institusi pendidikan Islam, kami siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam penguatan literasi haji dan mendukung terciptanya penyelenggaraan haji yang lebih baik, aman, dan bermartabat,” tegasnya. Ia juga berharap agar semua pemangku kepentingan dapat bersinergi, baik dari pusat hingga daerah, demi memastikan pelayanan ibadah haji tahun 2025 berjalan lancar dan memberi pengalaman ibadah haji yang berkesan bagi seluruh jamaah.
Dengan semangat Manifesto Suci, Indonesia meneguhkan diri sebagai pelayan tamu-tamu Allah yang tak hanya mengedepankan efisiensi teknis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Penyelenggaraan ibadah haji kini diarahkan untuk semakin profesional, transparan, dan humanis, sekaligus tetap menjaga kesucian ibadah itu sendiri. Diharapkan, komitmen ini akan menjadikan Indonesia sebagai teladan dalam tata kelola haji di tingkat dunia sebagai sebuah negara yang mampu mengharmonikan inovasi modern dengan nilai luhur agama demi kemaslahatan jamaah dan kehormatan bangsa.
(Penulis: Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag)
