Mengenal Politik Populisme dan Rekomendasi Strategis Konbes NU 2023

Ditengah bergulirnya gelombang populisme, Konbes Nahdlatul Ulama (NU) 2023 bangkit dengan serangkaian rekomendasi tajam. Bukan sekadar menyoroti dampak populisme, NU juga menunjukkan jalan keluar untuk berdiri teguh di tengah gempuran era ini. Apa sejatinya wacana besar yang diusung oleh Konbes NU? Penasaran dengan kebijakan mutakhir yang diusung oleh Konbes NU di tengah hiruk-pikuk politik dunia? Simak ulasan mendalam berikut.

Dalam lanskap politik global saat ini, politik populisme menjadi fenomena yang semakin mendominasi. Populisme merupakan ideologi politik yang menekankan pada kepentingan dan aspirasi rakyat biasa, sering kali dipertentangkan dengan elit berkuasa. Karakteristik utamanya adalah adanya pemimpin karismatik yang mengklaim sebagai perwakilan suara rakyat, dengan pendekatan retorika yang emosional untuk menarik simpati publik. Menurut J. Bischoff & B. Müller (2017), politik populisme sering kali memanfaatkan rasa takut dan ketidakpuasan masyarakat terhadap isu-isu tertentu, seperti kemungkinan kehilangan status sosial atau perasaan tidak aman dalam budaya mereka.

Menurut O. Rakhmanov (2022), di negara-negara Eropa Timur, pandangan populis banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan status sosial-ekonomi dan identitas nasional. T. Greven (2017) mengungkapkan bahwa kesamaan dalam mendukung populisme sayap kanan dan nasionalisme otoriter adalah pandangan hidup yang pesimis. Pandangan ini diperparah oleh politik yang didasari rasa takut dan kemarahan yang ditingkatkan oleh pemimpin populis sayap kanan, termasuk cara mereka memandang kelompok minoritas etnis sebagai “yang lain”. Meskipun mengalami kemunduran belakangan ini, populisme sayap kanan tetap menjadi tantangan bagi demokrasi liberal.

Buku yang disunting oleh Giorgos Katsambekis dan Alexandros Kioupkiolis berjudul “The Populist Radical Left in Europe” menyatakan bahwa populisme dapat ditemukan di kedua sisi spektrum politik, baik kiri maupun kanan. Fenomena ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengambil berbagai bentuk sesuai konteks regional dan politiknya. Beberapa gerakan populis sayap kiri yang disoroti dalam buku tersebut meliputi Syriza di Yunani, Podemos di Spanyol, dan Partai Labour di Inggris di bawah kepemimpinan Jeremy Corbyn. Di sisi lain, penelitian Clark MA dan Patterson A. Berjudul Populism and Health Policy in Latin America Comment on “A Scoping Review of Populist Radical Right Parties’ Influence on Welfare Policy and its Implications for Population Health in Europe menyebutkan bahwa yang termasuk kategori pemimpin populis sayap kanan seperti Juan Perón dari Argentina dan Gerakan Bintang Lima di Italia. Riset ini juga menyatakan bahwa populisme tidak terbatas pada satu sisi spektrum politik, akan tetapi bisa mencangkup aspek yang lebih luas.

Sehuhubungan dengan itu, Aristotle Kallis (2018) menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan ideologi yang signifikan antara populisme sayap kiri dan kanan, dalam jangka pendek, kedua kelompok populis ini berusaha menampilkan kedaulatan mereka dalam, di balik, atau di dalam batas-batas negara bangsa yang ada. Kallis berpendapat bahwa para populis dari kubu kiri maupun kanan telah menggunakan konsep kedaulatan rakyat yang terikat kuat dengan teritori untuk memberikan koherensi intelektual dan kekuatan komunikatif pada kritik mereka terhadap globalisasi.

Dampak dari populisme terhadap demokrasi telah menjadi perdebatan yang hangat dan lebih mengarah ke arah negatif. Menurut Lilleker, D.G., Bene, M., Balaban, D.C., Fenoll, V., & Kruschinski, S. (2022). dalam risetnya berjudul Populism, Its Prevalence, and Its Negative Influence on Democratic Institutions. Contemporary Politics, Communication, and the Impact on Democracy, banyak populis mengklaim mewakili kehendak rakyat dan menggunakan retorika emosional untuk menarik massa. Populisem bisa mengakibatkan polarisasi masyarakat dan pelemahan institusi demokrasi. Lebih lanjut, politisi populis mungkin mengartikan dukungan populer dalam pemilihan sebagai mandat yang memungkinkan mereka mengabaikan atau tidak menghormati institusi demokrasi, yang dapat mengakibatkan penguasaan kekuasaan oleh pemerintah yang terpilih secara demokratis. Tren lain sebagaimana dinyatakan Bauer, M.W., & Becker, S. (2020). Democratic Backsliding, Populism, and Public Administration. Perspectives on Public Management and Governance, 3, 19-31 yang dikhawatirkan dari populisme dapat memicu kemunduran demokrasi, dengan populis berusaha mewujudkan agenda reformasi anti-pluralisme.

Dalam menghadapi gelombang populisme global, refleksi dari Konbes NU 2023 menawarkan harapan dan solusi yang sangat dibutuhkan. Dengan agama sebagai jembatan, mungkin kita dapat menemukan jalan menuju masyarakat yang lebih inklusif, damai, dan demokratis.

Politik Populisme dan Refleksi dari Konbes NU 2023

Dunia saat ini sedang mengalami gelombang politik populisme yang kuat. Politik populisme menekankan kepentingan dan pandangan rakyat biasa, sering kali dihadapkan dengan elit yang berkuasa. Efek dari populisme terhadap struktur demokrasi dan masyarakat lebih luas bisa sangat signifikan.

Pemimpin populis sering kali menyerang kelompok minoritas, institusi, dan ahli yang menjadi penyangga demokrasi. Selain itu, populisme dapat memperkuat identitas kelompok, yang bisa mengganggu hubungan sosial dalam masyarakat.

Menanggapi fenomena ini, Rekomendasi Munas & Konbes NU 2023 menggarisbawahi kekhawatiran yang sama. Namun, mereka juga menawarkan solusi yang mungkin tak terpikirkan oleh banyak pihak: peran agama. Konbes NU menekankan bahwa agama harus berperan aktif menjadi solusi bagi problem-problem global. Namun, sebelum menjadi solusi, agama perlu melakukan introspeksi mendalam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemahaman keagamaan tidak menambah perpecahan, tetapi justru menjadi sumber kedamaian dan solusi bagi masyarakat.

Nahdlatul Ulama, dengan basis massa yang besar di Indonesia, berada di garis depan upaya ini. Dengan introspeksi dan pemahaman ulang terhadap ajaran-ajarannya, NU berpotensi menjadi contoh bagaimana agama bisa menjadi pendorong positif di tengah gelombang populisme.

Dalam konteks global yang penuh tantangan, Refleksi dari Konbes NU 2023 menjadi semakin relevan. Menghadapi politik populisme membutuhkan lebih dari sekedar kritik; dibutuhkan solusi konkret, dan agama, dengan pendekatan yang tepat, bisa menjadi salah satu jawabannya.