Mengisi Ruang Maya
dinasti politik

Dinasti Politik vs. Keluarga Politik di Indonesia

Dinasti politik, fenomena di mana kekuasaan politik diwariskan dalam lingkaran keluarga, bukanlah hal baru dalam sejarah peradaban manusia. Dari kerajaan-kerajaan kuno hingga demokrasi modern, dinasti politik telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan di berbagai belahan dunia. Fenomena ini muncul diberbagai tingkat di seluruh dunia, mulai dari tingkat nasional hingga sub-nasional, seperti yang terlihat dalam kasus Argentina, Meksiko, Brasil, dan juga di negara lain seperti Amerika Serikat, India, Filipina, dan Jepang.

Dalam konteks global, dinasti politik dapat dilihat sebagai manifestasi dari keinginan manusia untuk mempertahankan dan mewariskan kekuasaan. Sebagai contoh di Argentina, kasus Adolfo dan Alberto Rodríguez Saá menunjukkan bagaimana kekuasaan politik dapat berpindah tangan di dalam satu keluarga selama beberapa dekade. Di Meksiko, dinasti Fabela-Del Mazo telah membuktikan keberlangsungan pengaruhnya di tingkat lokal dan nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa dinasti politik tidak hanya bertahan, tetapi sering kali berkembang, bahkan di tengah transisi menuju sistem demokratis.

Di Argentina, Rodríguez Saá bersaudara menjadi simbol dinasti politik. Adolfo Rodríguez Saá, yang menjabat sebagai presiden Argentina selama tujuh hari pada tahun 2001, berasal dari keluarga politik yang kuat. Saudaranya, Alberto, terpilih sebagai gubernur San Luis dan memerintah selama dua periode berturut-turut dari tahun 2003 hingga 2011, dan terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2015. Ketika Alberto menjabat sebagai gubernur, Adolfo menjabat sebagai anggota legislatif nasional. Mereka menjadi sebuah dinasti politik yang signifikan.

Di Meksiko, dinasti Fabela-Del Mazo menunjukkan keberlangsungan pengaruh yang kuat di tingkat federal. Isidro Fabela, gubernur Negara Bagian Meksiko dari tahun 1942 hingga 1945, dianggap sebagai pendiri Grupo Atlacomulco. Keluarga ini tetap memegang jabatan penting di tingkat federal, termasuk presiden Meksiko. Alfredo del Mazo González, putra mantan gubernur Alfredo del Mazo Vélez, terpilih sebagai gubernur Negara Bagian Meksiko antara tahun 1981 dan 1986. Demokratisasi Meksiko tidak menghapus dinasti ini; sebaliknya, dua anggota dinasti terpilih sebagai gubernur negara bagian setelah proses demokratisasi.

Apa dan Mengapa Dinasti Politik Tetap dapat Bertumbuh dan Berkembang?

dinasti politik

Dinasti politik merupakan fenomena yang secara luas dapat ditemukan dalam pemerintahan subnasional di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara seperti Argentina, Brasil, dan Meksiko. Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah: apa yang memungkinkan berkembangnya dinasti politik? Dalam upaya menjawab pertanyaan ini, kita dapat mengidentifikasi dua jenis faktor utama: struktural dan institusional.

Baca Juga :   Kepentingan Koalisi vs Gagasan Capres: Siapa Penentu Masa Depan Indonesia?

Faktor Struktural dalam Dinasti Politik

Pertama, mari kita bahas faktor struktural. Dalam penelitian tentang dinasti politik di India, ditemukan bahwa di negara-negara berkembang, manfaat dan rente ekonomi yang diperoleh dari jabatan politik seringkali menjadi insentif kuat untuk memperluas keberadaan keluarga politik dalam berbagai jabatan. Di negara dengan tingkat informalitas tinggi, jabatan politik cenderung memberikan stabilitas dan peluang ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan sektor swasta. Gaji politisi pun seringkali lebih menarik daripada profesi lain. Selain itu, jabatan publik memberikan kesempatan kepada politisi untuk mengembangkan kepentingan politik yang terkait atau dilindungi oleh negara.

Sebaliknya, di lingkungan dengan ekonomi yang lebih terdiversifikasi, pekerjaan di sektor swasta mungkin lebih menarik daripada jabatan publik. Dalam ekonomi yang terdiversifikasi, ada lebih banyak pelaku yang berupaya mempengaruhi politik dan kebijakan publik, mengarah pada pluralisme yang lebih besar dan lebih banyak peluang ekonomi di sektor swasta dan di luar negara. Ekonomi yang ekstraktif atau sangat terkonsentrasi cenderung memiliki sedikit pelaku ekonomi yang kuat, yang dapat memberikan pengaruh yang tidak semestinya terhadap proses politik. Perekonomian seperti ini sering kali memberikan insentif untuk mengambil alih negara

Faktor Institusional dalam Dinasti Politik

Kedua, kita beralih ke faktor institusional. Literatur menunjukkan bahwa berbagai bentuk organisasi partai dapat mendorong atau menghambat perkembangan dinasti politik. Jika partai politik lemah atau terorganisir secara informal, keluarga politik dapat muncul sebagai unit organisasi yang penting. Lemahnya pelembagaan partai politik memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi para pemimpin partai dalam menyusun daftar kandidat, dan hal ini membuat mereka relatif lebih mudah untuk menempatkan keluarga mereka dalam daftar tersebut. Di banyak negara, partai-partai terorganisir secara lemah atau informal di tingkat sub-nasional, memudahkan mereka disusupi oleh politik keluarga.

Baca Juga :   Mengenal Politik Populisme dan Rekomendasi Strategis Konbes NU 2023

Aturan seleksi kandidat yang berbeda, desentralisasi atau sentralisasi seleksi kandidat, dan tingkat demokrasi internal partai juga memengaruhi munculnya dinasti politik. Di negara-negara federal, proses seleksi kandidat seringkali didesentralisasi ke cabang-cabang partai di tingkat sub-nasional. Pembatasan pemilihan ulang dapat memiliki efek yang bervariasi: mereka dapat mendorong perkembangan dinasti politik karena seorang politisi yang tidak dapat dipilih kembali dapat mencoba meminta kerabatnya untuk menggantikannya dalam jabatan. Adanya pemilihan ulang juga dapat mendorong perkembangan keluarga politik karena dengan berkuasa dalam jangka waktu yang lebih lama atau bahkan tanpa batas waktu, akan lebih mudah bagi para politisi untuk mencalonkan anggota keluarganya sebagai kandidat.

Faktor institusional yang penting lainnya adalah apakah ada larangan eksplisit tentang pemilihan kerabat untuk jabatan eksekutif. Di Argentina dan Meksiko, misalnya, setiap provinsi memiliki konstitusinya sendiri dan beberapa di antaranya mencantumkan aturan yang melarang pemilihan anggota keluarga, sementara yang lain tidak. Di Brasil, aturan yang sama berlaku untuk semua negara bagian, di mana pasangan dan kerabat gubernur dan wakil gubernur tidak dapat mencalonkan diri untuk jabatan eksekutif di yurisdiksi yang sama, kecuali jika gubernur dan/atau wakil gubernur mengundurkan diri atau meninggal dunia enam bulan sebelum pemilihan.

Dinasti Politik: Teori dan Penerapan di Indonesia

Teori dinasti politik yang dikembangkan oleh Michael Kurtz pada tahun 1989 menyatakan bahwa dinasti politik ada ketika dua atau lebih kerabat memegang atau pernah memegang jabatan publik. Kerabat di sini diartikan sebagai individu yang merupakan keturunan dari kakek buyut yang sama atau yang memiliki ikatan melalui pernikahan. Sementara itu, Hess pada tahun 1997 menggunakan kriteria yang lebih ketat, mendefinisikan dinasti politik sebagai keluarga yang memiliki setidaknya empat anggota dengan nama keluarga yang sama yang telah terpilih untuk jabatan federal.

Baca Juga :   Konflik Etnis: Memahami Asal-Usul, Akar Masalah, dan Jalan Keluarnya

Matriks hubungan keluarga dalam Fenomena Politik di Indonesia

dinasti politik

Dalam memahami fenomena politik di Indonesia, penting untuk membedakan antara konsep dinasti politik dan keluarga politik, karena keduanya memiliki implikasi dan karakteristik yang berbeda dalam konteks demokrasi dan kompetisi politik.

Dinasti politik dan keluarga politik adalah dua konsep yang saling terkait namun berbeda. Dinasti politik mengacu pada sebuah keluarga yang telah membangun dominasi jangka panjang atas jabatan atau posisi politik, sering kali melalui suksesi anggota keluarga. Hal ini dapat terjadi di tingkat lokal, regional, atau nasional. Dinasti politik sering dikritik karena melanggengkan konsentrasi kekuasaan dan membatasi peluang bagi kandidat lain.

Di sisi lain, keluarga politik mengacu pada keluarga yang memiliki banyak anggota yang terlibat dalam politik, tetapi tidak harus dalam suksesi jabatan atau posisi yang sama. Keluarga politik dapat berpengaruh dalam politik karena koneksi dan jaringan mereka, tetapi mereka tidak selalu memiliki tingkat dominasi yang sama dengan dinasti politik.

Singkatnya, meskipun kedua konsep tersebut melibatkan keluarga dalam politik, dinasti politik mengacu pada keluarga yang telah membangun dominasi jangka panjang atas jabatan atau posisi politik, sedangkan keluarga politik mengacu pada keluarga yang memiliki banyak anggota yang terlibat dalam politik.

Oleh karena itu, matriks ini bukan berarti menggambarkan secara mutlak bentuk dinasti politik di Indonesia, namun bisa jadi matriks ini hanya menggambarkan konsep yang lebih relevan dengan keluarga politik.

Keluarga politikDeskripsi
Keluarga SoekarnoMegawati Soekarnoputri, yang menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004, adalah putri dari presiden pertama Indonesia, Soekarno. Putrinya, Puan Maharani, juga seorang anggota parlemen dan mantan Menteri Kabinet.
Saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diketuai oleh Megawati merupakan Koalisi pengusung Ganjar-Mahfud.
Keluarga SoehartoKeluarga Presiden kedua Indonesia, Soeharto, memiliki dua partai politik sebagai kendaraan politik mereka. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), dipimpin oleh Jusuf Rizal, dengan Tommy Soeharto sebagai kader.2. Partai Karya Republik (Pakar), dipimpin oleh Ari Sigit, cucu Soeharto.         Keduanya tidak lolos pendaftaran di KPU.
Keluarga B.J. HabibieB.J. Habibie, yang menjabat setelah Soeharto sebagai Presiden Indonesia dari tahun 1998 hingga 1999, adalah ayah dari Ilham Akbar Habibie, yang pernah menjadi anggota DPR dan anggota MPR.
Keluarga YudhoyonoSusilo Bambang Yudhoyono, mantan jenderal yang menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2004 sampai 2014, adalah ayah dari Agus Harimurti Yudhoyono, yang pernah menjabat sebagai anggota parlemen dan Gubernur Jakarta. Pada 15 Maret 2020, AHY didaulat oleh seluruh pemilik hak suara untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025.
Saat ini Demokrat merupakan partai Koalisi pengusung Prabowo-Gibran.
Keluarga Joko WidodoJoko Widodo, Presiden Indonesia saat ini, putranya Gibran Rakabuming Raka, adalah Walikota Surakarta, dan saat ini sedang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Indonesia. Saat ini merupakan partai Koalisi pengusung Prabowo-Gibran.

Berdasarkan tabel di atas, koalisi-koalisi politik di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Koalisi Pengusung Ganjar-Mahfud

Keluarga politik yang terlibat: Keluarga Soekarno melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri.

Koalisi Pengusung Prabowo-Gibran

Keluarga politik yang terlibat:

  • Keluarga Yudhoyono melalui Partai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono.
  • Keluarga Joko Widodo melalui keterlibatan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Dari ulasan tentang dinasti politik dan pengaruh keluarga politik di Indonesia, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa politik seringkali tidak hanya tentang ideologi atau kebijakan, tetapi juga tentang keluarga dan warisan. Meski mengundang pro dan kontra, fenomena ini memberikan pelajaran berharga tentang dinamika kekuasaan dan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan

Avatar photo

Redaksi El Kariem

Tim redaksi elkariem-mengisi ruang maya. "Saya adalah saya dan etnis, ras, atau agama saya adalah identitas saya. Anda adalah Anda dan etnis, ras, atau agama Anda adalah identitas Anda. Kita adalah satu umat manusia yang bersatu di satu planet, dan kemanusiaan kita yang bersama adalah identitas kita."

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed